Penggunaan Dana Desa pada dasarnya ditujukan untuk mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 60 Tahun 2014, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Regulasi tersebut menetapkan bahwa Dana Desa merupakan sumber pembiayaan yang harus diprioritaskan untuk kegiatan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat desa, baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun peningkatan kapasitas sosial dan ekonomi. Dengan demikian, Dana Desa tidak sekadar menjadi dana operasional pemerintahan desa, tetapi instrumen nasional untuk memperkuat kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, implementasi Dana Desa diarahkan pada pembangunan sarana prasarana dasar seperti jalan desa, irigasi, sanitasi, air bersih, serta peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama melalui kegiatan pelatihan, pengembangan usaha produktif, penguatan BUMDes, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja desa. Pemerintah pusat juga menetapkan prioritas tahunan yang harus diikuti desa, misalnya ketahanan pangan, padat karya tunai, atau perlindungan sosial. Dana Desa tidak boleh digunakan untuk belanja yang tidak menjadi kewenangan desa atau kegiatan yang tidak memberikan manfaat publik, sehingga seluruh perencanaan dan pelaksanaannya harus dituangkan dalam RKP Desa dan APBDes serta dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.